Prabowo Minta 70 Persen Hasil Tambang Dinikmati Negara
Prabowo Minta 70 Persen Hasil Tambang Dinikmati Negara
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar sedikitnya 70 persen hasil pertambangan dinikmati negara. Arahan ini menempatkan peningkatan manfaat sumber daya alam bagi kepentingan nasional sebagai salah satu perhatian utama pemerintah.
Berdasarkan pemberitaan yang dirangkum, instruksi tersebut disampaikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia. Kompas.com memberitakan isu ini pada 14 November 2026 melalui judul “Prabowo Instruksikan agar 70 Persen Hasil Tambang Harus Dinikmati Negara” (Sumber 1).
Ringkasan sumber lain menyebut sedikitnya 70 persen hasil dari Izin Usaha Pertambangan (IUP) diharapkan dinikmati negara (Sumber 5).
Namun, angka 70 persen tersebut masih memerlukan penjelasan teknis. Sumber yang tersedia belum menerangkan apakah yang dimaksud ialah nilai produksi, pendapatan perusahaan, laba bersih, penerimaan negara, atau manfaat ekonomi secara keseluruhan. Perbedaan definisi akan menentukan cara penghitungan dan penerapan kebijakan.
Isi Instruksi Prabowo
Negara Diminta Mendapatkan Manfaat Lebih Besar
Inti arahan Presiden Prabowo ialah negara harus memperoleh porsi manfaat yang lebih besar dari aktivitas pertambangan. Kebijakan ini menunjukkan dorongan agar sumber daya alam tidak hanya menghasilkan keuntungan bagi pemegang izin atau perusahaan, tetapi juga memberikan kontribusi maksimal bagi kepentingan publik.
Pemberitaan yang dirangkum menyebut Prabowo meminta agar 70 persen hasil pertambangan dinikmati negara (Sumber 3). Arahan politik ini belum otomatis menjadi formula pembagian pendapatan. Pemerintah masih perlu menerjemahkannya ke dalam peraturan, petunjuk pelaksanaan, sistem pengawasan, dan metode penghitungan yang dapat diuji.
Tanpa definisi terukur, angka 70 persen dapat menimbulkan tafsir berbeda di antara pemerintah, perusahaan, pemerintah daerah, pekerja, dan masyarakat sekitar tambang.
Peran Bahlil Lahadalia
Sebagai Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia bertanggung jawab merumuskan dan melaksanakan kebijakan energi serta pertambangan. Ringkasan sumber menyebutkan bahwa Prabowo memberikan arahan tersebut kepada Bahlil (Sumber 3).
Tindak lanjut yang diperlukan dapat mencakup:
- penyusunan kebijakan pelaksanaan target 70 persen;
- pemeriksaan skema penerimaan negara dari sektor pertambangan;
- evaluasi perizinan pertambangan;
- penguatan pengawasan produksi, pengolahan, dan penjualan mineral;
- peningkatan akurasi data produksi serta ekspor;
- koordinasi dengan Kementerian Keuangan, pemerintah daerah, dan lembaga pengawasan.
Sumber yang tersedia belum memuat rincian langkah teknis yang telah diambil Bahlil. Rancangan formula, jadwal pelaksanaan, dan jenis komoditas yang tercakup masih menunggu penjelasan resmi.
Makna “70 Persen Hasil Tambang Dinikmati Negara”
Hasil Tambang Memiliki Beberapa Makna
Istilah “hasil tambang” dapat merujuk pada:
- nilai produksi komoditas;
- pendapatan perusahaan dari penjualan;
- laba setelah dikurangi biaya operasional;
- penerimaan negara berupa pajak, royalti, iuran, dividen, atau pungutan lain;
- manfaat ekonomi yang mencakup tenaga kerja, industri pengolahan, dan kegiatan usaha pendukung.
Jika 70 persen dihitung dari nilai produksi, hasilnya berbeda dibandingkan dengan penghitungan berdasarkan laba bersih. Penghitungan dari penerimaan negara juga tidak sama dengan penghitungan manfaat ekonomi secara luas.
Pemerintah perlu menjelaskan dasar penghitungan, periode pengukuran, komponen biaya, serta jenis penerimaan yang masuk dalam target. Angka 70 persen juga tidak dapat langsung disamakan dengan 70 persen keuntungan perusahaan tambang. Sumber yang tersedia belum memberikan kepastian mengenai pengertian tersebut (Sumber 9).
Cakupan Komoditas dan Pemegang IUP
Cakupan komoditas belum dijelaskan secara terperinci. Pemerintah perlu menjawab apakah kebijakan berlaku untuk batu bara, nikel, tembaga, emas, timah, bauksit, dan mineral lainnya.
Setiap komoditas memiliki biaya operasi, harga pasar, kualitas cadangan, kebutuhan infrastruktur, tingkat pengolahan, dan risiko investasi yang berbeda. Formula seragam dapat menimbulkan persoalan jika tidak mempertimbangkan kondisi masing-masing komoditas.
Ringkasan sumber menyebut hasil IUP sebagai bagian dari sasaran kebijakan (Sumber 5). Namun, penerapan untuk setiap pemegang IUP masih memerlukan aturan resmi.
Pemerintah dapat mempertimbangkan jenis izin, komoditas, skala produksi, tahap kegiatan, status kepemilikan, lokasi operasi, serta tingkat pengolahan dan pemurnian.
Alasan Negara Ingin Mendapatkan Porsi Lebih Besar
Meningkatkan Penerimaan Negara
Kebijakan ini berpotensi memperbesar penerimaan melalui pajak, royalti, iuran, dividen, dan sumber pendapatan lain yang sah. Tambahan penerimaan dapat membiayai infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pembangunan daerah penghasil.
Dampaknya bergantung pada desain kebijakan dan kepatuhan perusahaan. Target tinggi tidak menghasilkan penerimaan optimal apabila data produksi tidak akurat, pengawasan lemah, atau kewajiban pembayaran tidak tertagih.
Mendorong Nilai Tambah di Dalam Negeri
Pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dapat meningkatkan nilai jual komoditas, menarik investasi industri, membuka lapangan kerja, memperkuat teknologi, dan membangun rantai pasok nasional.
Manfaat ekonomi nasional tidak selalu sama dengan penerimaan langsung ke kas negara. Karena itu, pemerintah perlu menjelaskan arti “dinikmati negara” dalam konteks kebijakan tersebut.
Memperkuat Kendali atas Sumber Daya Alam
Kendali negara mencakup perizinan, produksi, penjualan, pembayaran kewajiban, serta distribusi manfaat. Transparansi diperlukan dalam pemberian izin, pencatatan produksi, pengukuran kadar mineral, penentuan harga jual, pembayaran pajak dan royalti, penyaluran penerimaan kepada daerah, serta pengawasan reklamasi dan pascatambang.
Dampak bagi Negara, Daerah, Perusahaan, dan Masyarakat
Jika diterapkan dengan pengawasan kuat, kebijakan ini dapat meningkatkan penerimaan negara, memperbaiki pencatatan produksi, memperkuat pengawasan perusahaan, memperbesar pendanaan pembangunan, dan meningkatkan posisi tawar negara.
Daerah penghasil perlu menerima manfaat yang sepadan melalui pembagian penerimaan dan pembangunan ekonomi lokal. Alokasi manfaat dapat diarahkan untuk infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, pemulihan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan usaha lokal.
Perusahaan kemungkinan menghadapi perubahan kewajiban fiskal, pelaporan, dan tata kelola. Kepastian hukum diperlukan untuk membedakan proyek baru, proyek yang sedang dibangun, serta perusahaan yang telah beroperasi berdasarkan izin atau perjanjian sebelumnya. Masa transisi mungkin diperlukan.
Masyarakat sekitar tambang dapat memperoleh manfaat melalui pekerjaan, layanan publik, program pemberdayaan, kompensasi, dan pemulihan lingkungan. Namun, peningkatan penerimaan negara tidak otomatis menjamin kesejahteraan. Penyaluran manfaat harus transparan dan memiliki indikator yang dapat dipantau.
Tantangan Penerapan Target 70 Persen
Tantangan utama meliputi:
- menentukan dasar dan periode penghitungan;
- menetapkan biaya yang dapat dikurangkan;
- menjelaskan jenis penerimaan yang masuk dalam target;
- mengatur produk olahan dan perubahan harga komoditas;
- menjamin kepastian hukum;
- mencegah manipulasi data dan kebocoran penerimaan;
- menyeimbangkan penerimaan negara dengan investasi;
- memastikan perlindungan lingkungan.
Pengawasan perlu mencakup volume produksi, kadar mineral, harga jual, biaya operasional, pengangkutan, pengolahan, dan ekspor. Sistem digital, audit independen, keterbukaan data, serta penegakan hukum dapat mengurangi risiko pelanggaran.
Peningkatan manfaat ekonomi juga tidak boleh mengurangi kewajiban reklamasi dan pascatambang. Kualitas air, tanah, udara, keanekaragaman hayati, keselamatan kerja, dan dampak terhadap masyarakat harus diawasi sejak awal kegiatan.
Langkah yang Perlu Ditunggu dari Pemerintah
Pemerintah perlu menjelaskan apakah target dihitung dari nilai produksi, pendapatan, laba, penerimaan negara, atau manfaat ekonomi. Penjelasan juga harus memuat komoditas, jenis izin, skala usaha, tahapan kegiatan, serta penerapan bagi perusahaan baru dan perusahaan lama.
Aturan pelaksana setidaknya perlu mengatur:
- mekanisme penghitungan;
- kewajiban pelaporan;
- sistem pengawasan produksi;
- sanksi pelanggaran;
- distribusi penerimaan;
- perlakuan bagi daerah penghasil;
- kewajiban pengolahan dan pemulihan lingkungan.
Pemerintah juga perlu mempublikasikan indikator keberhasilan, data penerimaan, dan manfaat yang diterima masyarakat. Evaluasi berkala dapat menunjukkan apakah target benar-benar meningkatkan manfaat sektor tambang bagi negara.
Kesimpulan
Prabowo Subianto menginstruksikan agar sedikitnya 70 persen hasil pertambangan dinikmati negara. Arahan ini menunjukkan dorongan untuk meningkatkan manfaat sumber daya alam melalui penerimaan negara, pengawasan, dan pengembangan nilai tambah di dalam negeri (Sumber 7).
Keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh besarnya target. Pemerintah harus menjelaskan definisi hasil tambang, dasar penghitungan, komoditas yang tercakup, jenis pemegang izin, dasar hukum, pembagian penerimaan, dan mekanisme pengawasan.
Transparansi, kepastian hukum, pembagian manfaat bagi daerah, serta perlindungan lingkungan akan menentukan apakah kebijakan 70 persen benar-benar menghasilkan manfaat bagi negara dan masyarakat.
FAQ
Apa isi instruksi Prabowo tentang hasil tambang?
Prabowo menginstruksikan agar sedikitnya 70 persen hasil pertambangan dinikmati negara untuk meningkatkan manfaat sektor tambang bagi kepentingan nasional.
Kepada siapa instruksi tersebut disampaikan?
Berdasarkan ringkasan sumber, instruksi tersebut disampaikan kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk ditindaklanjuti melalui kebijakan energi dan pertambangan (Sumber 3).
Apakah 70 persen berarti 70 persen keuntungan perusahaan tambang?
Belum dapat dipastikan. Sumber yang tersedia belum menjelaskan apakah angka tersebut dihitung dari nilai produksi, pendapatan, laba, penerimaan negara, atau manfaat ekonomi lainnya.
Apakah kebijakan ini berlaku untuk semua komoditas tambang?
Belum ada rincian mengenai komoditas dan jenis izin yang tercakup. Penerapannya masih menunggu penjelasan atau regulasi resmi pemerintah.
Apa manfaat kebijakan ini bagi masyarakat?
Jika diterapkan secara transparan, kebijakan ini berpotensi meningkatkan penerimaan untuk membiayai pembangunan, layanan publik, dan pengembangan daerah penghasil. Manfaatnya bergantung pada distribusi dan pengawasan.
Apa tantangan terbesar dalam menerapkan target 70 persen?
Tantangan utamanya ialah menentukan dasar penghitungan, menjamin kepastian hukum, menjaga akurasi data, mencegah kebocoran, menyeimbangkan penerimaan dengan investasi, membagi manfaat kepada daerah, dan melindungi lingkungan.
Belum ada komentar.