Kenaikan Gaji Hakim: KY Beri Jempol, MA Beri Bonus

Beritaandalan.com Semoga kalian selalu dikelilingi kebahagiaan ya. Pada Artikel Ini saya ingin berbagi pandangan tentang Hukum, Kehakiman, Politik, Ekonomi, Sosial yang menarik. Artikel Yang Mengulas Hukum, Kehakiman, Politik, Ekonomi, Sosial Kenaikan Gaji Hakim KY Beri Jempol MA Beri Bonus Mari kita bahas selengkapnya sampai selesai.

Komisi Yudisial (KY) memberikan apresiasi atas kebijakan pemerintah yang menaikkan gaji dan tunjangan hakim. Kenaikan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2024, yang merupakan perubahan atas PP Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung.

Mukti Fajar Nur Dewata, Anggota KY dan Juru Bicara KY, menyatakan bahwa KY mengapresiasi langkah pemerintah, Mahkamah Agung, dan semua pihak yang terlibat dalam upaya kenaikan gaji dan tunjangan hakim. Menurutnya, peningkatan kesejahteraan hakim bertujuan untuk menjaga kemandirian hakim dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

PP Nomor 44 Tahun 2024 memuat beberapa poin penting terkait kenaikan gaji dan tunjangan hakim. Pertama, PP ini mengatur kenaikan gaji berkala yang akan diterapkan secara otomatis jika hakim memenuhi syarat yang tercantum dalam Pasal 3D. Kedua, PP ini juga mengatur penyesuaian hak keuangan hakim jika pemerintah menetapkan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS), sebagaimana termaktub dalam Pasal 11F ayat (3).

Mukti Fajar juga menyoroti adanya mekanisme Penilaian Kinerja terkait kenaikan gaji berkala yang diatur dalam Pasal 3D huruf b. Menurutnya, hal ini merupakan hal baru dalam PP tersebut. Kenaikan gaji berkala dan tunjangan jabatan hakim akan diberikan secara otomatis jika hakim telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan berkala dan memiliki hasil penilaian kinerja tahunan dengan predikat baik.

KY menilai kebijakan kenaikan gaji dan tunjangan hakim menunjukkan kepedulian semua pihak terhadap kesejahteraan hakim. KY juga mengapresiasi keputusan untuk mengakomodir tuntutan para hakim akan kenaikan gaji dan tunjangan secara berkala, sehingga ke depan tidak akan terjadi lagi keadaan seperti kemarin di mana tidak ada kenaikan selama 12 tahun.

Namun, KY juga menekankan pentingnya peningkatan kinerja para hakim untuk memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Kenaikan gaji dan tunjangan harus diiringi dengan peningkatan kinerja para hakim dalam menjalankan tugasnya.

PP Nomor 44 Tahun 2024 juga mengatur tentang hak keuangan dan fasilitas lain yang diterima hakim, seperti tunjangan jabatan, rumah negara, fasilitas transportasi, jaminan kesehatan, jaminan keamanan, biaya perjalanan dinas, kedudukan protokol, penghasilan pensiun, dan tunjangan lain yang berupa tunjangan keluarga, tunjangan beras, dan tunjangan kemahalan.

Dengan terbitnya PP ini, semua pihak diharapkan mematuhi ketentuan tentang kenaikan gaji secara berkala, terutama terhadap dua poin yang disebutkan di atas. KY berharap kebijakan ini dapat meningkatkan kinerja hakim dan menjaga kemandirian hakim dalam menjalankan tugasnya.