NasDem Puji Kenaikan Kasta Mentan: Copot Pejabat Fee Hunter!

Beritaandalan.com Selamat membaca semoga bermanfaat. Sekarang saya mau menjelaskan manfaat dari Politik, Pertanian, Korupsi yang banyak dicari. Artikel Ini Menawarkan Politik, Pertanian, Korupsi NasDem Puji Kenaikan Kasta Mentan Copot Pejabat Fee Hunter Baca sampai selesai agar pemahaman Anda maksimal.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman kembali mencopot pejabat Kementerian Pertanian (Kementan) karena pelanggaran berat. Pencopotan ini dilakukan setelah pejabat tersebut terbukti meminta fee proyek. Hal ini diungkapkan Amran dalam konferensi pers di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Senin (28/10/2024).

Amran menegaskan bahwa tindakan tegas yang melibatkan aparat penegak hukum akan memperkuat kredibilitas kementerian dan menjaga kepercayaan publik. Kita harus berjuang untuk menciptakan kementerian yang bersih dan transparan demi kepentingan rakyat, sesuai perintah presiden Prabowo Subianto, tuturnya.

Pejabat yang dicopot adalah seorang direktur atau Eselon II yang meminta fee proyek senilai Rp 700 juta. Amran mengungkapkan bahwa pejabat tersebut telah menandatangani berita acara terkait kasusnya dan akan ditindaklanjuti ke Inspektorat Jenderal Kementan dan Kepolisian.

Langkah tegas Amran ini mendapat apresiasi dari anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rajiv. Rajiv menilai langkah ini sebagai upaya menegakkan integritas dan transparansi di sektor pertanian, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi di seluruh jajaran pemerintahan.

Ini langkah yang tepat dan menunjukkan komitmen terhadap pemberantasan korupsi di tubuh Kementan, ujar Rajiv dalam keterangannya, Selasa (29/10/2024). Rajiv juga meminta agar kasus ini dibawa ke ranah hukum untuk memberikan efek jera.

Komisi IV mengapresiasi langkah Amran dan meminta agar penanganan kasus tidak berhenti pada pencopotan semata. Kami di Komisi IV akan terus mengawal kasus ini dan meminta pertanggungjawaban agar tidak ada celah bagi para pelaku untuk lari dari hukum, kata Rajiv.

Rajiv berharap kasus ini bisa menjadi peringatan bagi pejabat lainnya agar tidak melakukan hal serupa. Saya meminta Menteri Amran untuk tidak hanya memberikan sanksi administratif, tetapi juga membawa kasus ini ke ranah hukum. Ini bukan soal pencitraan atau gimmick belaka, melainkan upaya nyata untuk memberikan efek jera, ujarnya.