Poltracking Ngamuk! Dituduh Main Curang, Cabut dari Survei Pilgub Jakarta

Beritaandalan.com Mudah mudahan kalian dalam keadaan sehat, Pada Blog Ini mari kita bahas tren Politik, Survei, Pilgub Jakarta yang sedang diminati. Catatan Singkat Tentang Politik, Survei, Pilgub Jakarta Poltracking Ngamuk Dituduh Main Curang Cabut dari Survei Pilgub Jakarta simak terus penjelasannya hingga tuntas.

Poltracking Indonesia, melalui Direktur Masduri Amrawi, menyatakan bahwa keluarnya mereka dari Persepi pada tahun 2024 didasari oleh pertaruhan integritas, sama seperti saat mereka bergabung pada tahun 2014. Masduri menjelaskan bahwa Dewan Etik Persepi tidak dapat memverifikasi data Poltracking meskipun mereka telah menyerahkan semua data yang diminta dan memberikan penjelasan secara detail.

Masduri juga mengungkapkan bahwa Poltracking diminta hadir secara mendadak pada sebuah rapat zoom dengan Dewan Etik pada 2 November 2024, tanpa undangan resmi. Dalam rapat tersebut, Poltracking tidak mendapatkan penjelasan mengenai alasan Dewan Etik tidak dapat memverifikasi data mereka.

Poltracking menegaskan bahwa mereka sangat ketat dalam hal penggantian PSU (Pusat Suara Utama) dalam survei. Namun, jika ada kendala atau kesulitan dari pihak kelurahan, surveyor diinstruksikan untuk mencari informasi data RT/RW dan KK dari sumber lain, seperti warga atau website terpercaya, untuk diinput ke dalam aplikasi survei Poltracking. Data tersebut kemudian diacak untuk memastikan responden terpilih secara acak.

Masduri juga menyoroti ketidakadilan dalam penjelasan Dewan Etik mengenai perbedaan hasil antara LSI dan Poltracking. Poltracking menegaskan bahwa data yang mereka kirimkan pada 3 November 2024 tidak berbeda dengan data awal yang dikirimkan. Menurut Poltracking, keputusan Dewan Etik tidak adil karena tidak proporsional dan akuntabel dalam proses pemeriksaan terhadap Poltracking dan LSI.

Poltracking menekankan bahwa mereka telah menjalankan semua Standar Operasional Prosedur (SOP) survei untuk menjaga kualitas data. Mereka menggunakan aplikasi dalam survei, bukan lagi survei manual menggunakan kuesioner kertas. Dalam pelaksanaan survei di lapangan, Poltracking berusaha untuk mendapatkan izin dari kelurahan. Namun, jika izin sulit diperoleh, mereka mencari informasi dari sumber lain yang terpercaya.

Masduri menyatakan bahwa mempertahankan PSU awal bagi Poltracking lebih baik daripada melakukan penggantian PSU karena alasan-alasan administratif. Poltracking tidak mendapatkan penjelasan apapun mengenai hal ini dari Dewan Etik.