Rp 91 Triliun Untuk Jakarta! DPRD dan Pemprov Sepakat Anggaran 2025

Beritaandalan.com Selamat berjumpa kembali di blog ini. Di Sesi Ini saya akan mengulas tren terbaru mengenai Politik, Ekonomi, Jakarta, Anggaran, DPRD, Pemprov . Catatan Penting Tentang Politik, Ekonomi, Jakarta, Anggaran, DPRD, Pemprov Rp 91 Triliun Untuk Jakarta DPRD dan Pemprov Sepakat Anggaran 2025, Mari kita bahas tuntas hingga bagian penutup tulisan.

1.1. Peningkatan Keamanan:
2.1. Pengelolaan Aset yang Optimal:
3.1. Pengurangan Kawasan Kumuh:
4.1. Kelanjutan Program Sekolah Swasta Gratis:

DPRD DKI Jakarta telah menyetujui Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI 2025. Hal ini disepakati dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta.

Sebelum menyepakati besaran APBD tahun 2025, pimpinan komisi DPRD DKI Jakarta menyampaikan rekomendasi dan usulan. Beberapa rekomendasi yang diajukan meliputi:

Peningkatan Keamanan: Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, merekomendasikan peningkatan jumlah kamera pengawas (CCTV) dan petugasnya secara bertahap.
Pengelolaan Aset yang Optimal: Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin, merekomendasikan agar Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta membuat sistem pengelolaan aset yang lebih optimal. Tujuannya agar aset-aset yang dimiliki Pemprov bisa terdata, terkontrol dan dapat dimanfaatkan dengan baik.
Pengurangan Kawasan Kumuh: Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, merekomendasikan agar Pemerintah Provinsi DKI mempercepat pengurangan kawasan kumuh di Jakarta. Ini dapat dilakukan baik melalui intervensi infrastruktur permukiman maupun penggunaan skema konsolidasi tanah vertikal.
Kelanjutan Program Sekolah Swasta Gratis: Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian, merekomendasikan agar Program Sekolah Swasta Gratis tetap berjalan. Program ini tidak menghilangkan Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) karena dianggap sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, mengatakan bahwa tahapan selanjutnya adalah penandatangan kesepahaman (MoU) antara DPRD dan Pemprov DKI terhadap KUA-PPAS APBD tahun anggaran 2025. Penandatanganan MoU ini akan dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 1 November 2024.

Rekomendasi dan usulan dari pimpinan komisi DPRD DKI Jakarta diharapkan dapat membantu Pemprov DKI Jakarta dalam merumuskan dan menjalankan program-program yang lebih efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jakarta.