UMP 2025 Di Ujung Tanduk: Disnaker Jakarta Nunggu Keputusan Hakim!

Beritaandalan.com Semoga kamu tetap berbahagia ya, Pada Kesempatan Ini aku mau menjelaskan kelebihan dan kekurangan UMR, UMP, Ketenagakerjaan, Hukum, Jakarta, Politik, Ekonomi, Berita, Serikat Pekerja, Pengusaha . Artikel Yang Mengulas UMR, UMP, Ketenagakerjaan, Hukum, Jakarta, Politik, Ekonomi, Berita, Serikat Pekerja, Pengusaha UMP 2025 Di Ujung Tanduk Disnaker Jakarta Nunggu Keputusan Hakim Jangan diskip ikuti terus sampai akhir pembahasan.

1.1. Penentuan UMP DKI 2025 Ditunda Menunggu Putusan MK

Penentuan UMP DKI 2025 Ditunda Menunggu Putusan MK

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta, Hari Nugroho, menyatakan bahwa penetapan UMP DKI 2025 akan ditunda hingga Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan atas uji materi UU Cipta Kerja. Hal ini disampaikan Hari kepada wartawan di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, pada Kamis (31/10/2024).

Menurut Hari, Disnakertransgi DKI akan menyusun UMP DKI 2025 setelah pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan baru pada awal November 2024. Pembahasan UMP DKI 2025 akan dilakukan bersama Dewan Pengupahan Daerah yang terdiri dari unsur pengusaha, pakar, dan buruh.

Rapat dengan Dewan Pengupahan Daerah akan berlangsung pada 18, 19, dan 20 November 2024. Keputusan terkait UMP 2025 akan diumumkan pada 21 November mendatang.

Nanti kalau MK sudah inkrah, di kementerian akan menyusun, menyusun aturan mainnya, mekanismenya, apakah tetap pakai PP Nomor 51 dengan diskusi ataukah pakai PP yang baru, kata Hari.

Disnakertransgi DKI saat ini masih menunggu hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta terkait inflasi Jakarta. Paling lambat 21 November kami harus mengumumkan (nilai UMP DKI 2025). Maraton itu, bisa 21 (November) kami tetapkan, ungkapnya.

Sebelumnya, buruh menuntut UMP DKI 2025 naik 8-10 persen. Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, menyatakan bahwa pihaknya berupaya menindaklanjuti keinginan buruh.

Perwakilan buruh menyampaikan kiranya ke depan bisa ada peningkatan. Tentu saja dari sini masyarakat tentang bahwasanya dalam hal UMP itu pastinya tidak suka beberapa golongan, kata Teguh kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Rabu (30/10).

Ada beberapa proses yang kita lakukan dan sekarang sedang dalam pembahasan, tetapi kita tidak berdiam, kita melakukan upaya-upaya yang mudah-mudahan ini bisa diterima semua pihak termasuk para buruh, sambungnya.