Wakil Ketua DPR Ngamuk! Surat Kop Kemendes Dicurigai Campur Aduk Kepentingan Pribadi

Beritaandalan.com Assalamualaikum semoga kita selalu bersatu. Di Jam Ini mari kita kupas tuntas sejarah Politik, Korupsi, Kemendes, DPR . Artikel Dengan Fokus Pada Politik, Korupsi, Kemendes, DPR Wakil Ketua DPR Ngamuk Surat Kop Kemendes Dicurigai Campur Aduk Kepentingan Pribadi Yuk

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengingatkan para pejabat di DPR dan pemerintah untuk memisahkan kepentingan pribadi dan negara. Peringatan ini muncul setelah Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengadakan acara haul, Hari Santri, dan tasyakuran di Ponpes Bai Mahdi Sholeh Ma'mun dengan menggunakan kop surat Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal.

Saan menekankan pentingnya menjaga integritas dan profesionalitas dalam menjalankan tugas sebagai pejabat negara. Ia mempertanyakan apakah kegiatan tersebut termasuk dalam kerangka tugas negara atau hanya kepentingan pribadi. Hendaknya ini lebih hati-hati dalam melakukan berbagai aktivitas dan bisa memisahkan antara kepentingan pribadi dan kepentingan sebagai pejabat negara, tegas Saan.

DPR berkomitmen untuk mengawasi kinerja pemerintah dan akan mengingatkan para pejabat jika ada penyimpangan. Ketua Komisi V DPR Lasarus menyatakan bahwa pihaknya akan mengingatkan para pejabat, baik di pemerintahan maupun DPR, untuk lebih berhati-hati dalam menempatkan posisi mereka. Kalau menyimpang, pasti kita ingatkan. Memang tugas DPR itu kan mengawasi kerja pemerintah. Kalau menyimpang, pasti kita ingatkan, ujar Lasarus.

Yandri Susanto membantah adanya unsur politis dalam acara tersebut. Ia menegaskan bahwa acara ini murni haul untuk ibunya dan tidak ada pengarahan khusus untuk para undangan. Ini acaranya tidak ada namanya kaitan unsur politiknya. Kami nggak mau ini ditunggangi apa pun karena emak kami orang hebat, jelas Yandri.

Saan meminta agar para pejabat berhati-hati dalam melakukan setiap kegiatan dan mematuhi aturan. Kalau diingatkan nggak ya, kita tegakkan aturannya, tegasnya. Ia berharap agar para pejabat dapat menjalankan tugasnya dengan profesional dan tidak mencampuradukkan kepentingan pribadi dengan kepentingan negara.